FH Untag Surabaya Kupas Bahaya Politik Uang dan Penyalahgunaan Kekuasaan

  • 20 November 2026
  • 15

Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya menggelar Kuliah Tamu bertajuk Menegakkan Demokrasi, Melawan Duitokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden di Auditorium R. Soeparman Hadipranoto, Gedung Graha Wiyata Lantai 9 Untag Surabaya, Selasa (17/11/26).


Kuliah tamu menghadirkan Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., pakar hukum tata negara, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, akademikus, sekaligus aktivis antikorupsi, sebagai narasumber utama. Kegiatan diikuti ratusan mahasiswa serta dihadiri Wakil Rektor III Untag Surabaya, Dr. Sumiati, M.M., Dekan FH Untag Surabaya, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., Wakil Dekan FH Untag Surabaya, Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., dan jajaran ketua program studi di lingkungan FH Untag Surabaya.


Dalam sambutannya, Wakil Rektor III Untag Surabaya, Dr. Sumiati, M.M., menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan publik serta perlunya negara merespons keresahan generasi muda dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.


“Prinsip meritokrasi itu penting dalam pengisian jabatan public, dan perlunya negara merespons keresahan generasi muda dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” katanya (17/11).


Dekan FH Untag Surabaya, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., turut menyoroti fenomena mahar politik dan kebijakan yang berpihak pada pemodal sebagai paradoks demokrasi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikritisi oleh para pembelajar hukum agar hukum tidak hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan.


“Persoalan ini perlu dikritisi oleh para pembelajar hukum agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan,” jelas Yovita.


Memasuki sesi pemaparan materi, Prof. Denny Indrayana didampingi moderator Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H., selaku dosen FH Untag Surabaya. Dalam pembahasannya, Prof. Denny mengangkat persoalan demokrasi Indonesia, khususnya polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan pengunduran diri. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan manipulasi aturan.


Selain membahas persoalan tersebut, Prof. Denny turut menguraikan mekanisme pengunduran diri wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 serta agenda reformasi Panca Tuntutan Rakyat (Pantura). Agenda tersebut mencakup penghentian politik dinasti, reformasi total Polri, pengembalian independensi KPK, pemberantasan mafia sumber daya alam, dan reformasi sistem pemilu untuk mengakhiri politik uang.


Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan membahas mekanisme pengawasan parlemen, potensi konsentrasi kekuasaan di tengah besarnya koalisi pemerintah, serta peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam mengawal demokrasi.


Diskusi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mencermati persoalan demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memahami pentingnya menjaga independensi hukum dalam kehidupan bernegara. (Febe)



https://untag-sby.ac.id
https://www.untag-sby.ac.id