Indonesia hari ini sedang melangkah menuju Visi Indonesia Emas dengan berbagai agenda transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan ketahanan nasional. Namun di tengah optimisme pembangunan tersebut, ada ancaman sunyi yang sering luput dari perhatian ‘amnesia sejarah’. Bangsa yang melupakan akar perjuangannya berisiko kehilangan arah dalam menentukan masa depan.
Jika kita membuka kembali lembaran gagasan Bung Karno, terutama dalam pidato Jasmerah, ia mengingatkan bangsa Indonesia untuk tidak pernah meninggalkan sejarah. beliau menegaskan bahwa apa yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan akumulasi daripada hasil semua perjuangan kita di masa lampau. Karena itu, melupakan sejarah perjuangan berarti mengabaikan fondasi yang membentuk bangsa ini.
Menolak Kaburnya Sejarah Perjuangan
Saat ini, kita menghadapi tantangan distorsi informasi. Generasi muda kerap disuguhi narasi sejarah yang dangkal di media sosial, atau bahkan upaya sistematis yang mengaburkan betapa berdarah-darah dan mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Ketika sejarah perjuangan dianggap sekadar hafalan tahun dan nama pahlawan di buku pelajaran, komitmen kebangsaan kita mulai rapuh.
Mencegah kaburnya sejarah bukan berarti kita terjebak pada masa lalu. Justru, pemahaman sejarah yang utuh adalah benteng moral. Tanpa ingatan kolektif yang kuat tentang bagaimana Pancasila dirumuskan dan bagaimana darah para pahlawan tumpah dari Sabang sampai Merauke, kita akan mudah terpecah belah oleh polarisasi politik dan kepentingan pragmatis jangka pendek.
Membangun Demokrasi, Bukan Demokrasi "Jiplakan"
Salah satu tahapan krusial dalam pembangunan bangsa saat ini adalah pemantapan demokrasi. Namun, demokrasi seperti apa yang sedang kita jalani? Bung Karno dalam tulisan-tulisannya dengan tegas menolak demokrasi formalistis ala Barat yang hanya mementingkan voting, tetapi mengabaikan keadilan sosial. Beliau menghendaki Demokrasi Pancasila, sebuah konsep di mana musyawarah mufakat berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat.
Menghubungkan hal ini dengan transformasi tata kelola dalam empat misi utama Visi Indonesia Emas, kita tidak boleh terjebak dalam tahapan demokrasi yang sekadar prosedural. Demokrasi harus naik kelas menjadi demokrasi substansial. Mengelola republik tanpa amnesia sejarah berarti memastikan bahwa setiap kebijakan politik dan ekonomi yang diambil hari ini mengacu pada ruh Pasal 33 UUD 1945, yaitu Demokrasi Ekonomi yang bercirikan kekeluargaan, kesejahteraan sosial, dan kedaulatan rakyat atas kekayaan negara.
Sejarah sebagai Energi Visi Indonesia
Agar Visi Indonesia Emas dan empat misi utamanya tidak menjadi dokumen menara gading yang kering dari nilai-nilai kebangsaan, kita membutuhkan reorientasi dalam mengelola negara:
1. Pendidikan Sejarah yang Kontekstual
Kurikulum pendidikan harus mentransformasikan pengajaran sejarah dari sekadar "angka tahun" menjadi "pembentukan karakter dan analisis kritis".
2. Aparatur Negara yang Paham Geopolitik Sukarnois
Pembuat kebijakan harus memahami bahwa transformasi ekonomi (Misi Indonesia) tidak boleh melahirkan neokolonialisme gaya baru yang menjajah bangsa sendiri secara ekonomi.
3. Digitalisasi Sejarah
Narasi perjuangan harus dikemas secara komunikatif lewat teknologi agar menyentuh generasi ruang digital.
Ketiga langkah tersebut menjadi penting agar pembangunan nasional tidak kehilangan akar sejarah dan identitas kebangsaannya.
Republik ini direbut dengan darah dan pengorbanan yang tidak ternilai. Karena itu, mengelola negara bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga kesadaran sejarah sebagai fondasi karakter bangsa. Pesan Jasmerah yang diwariskan Bung Karno tetap relevan “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah perjuangannya”
*) J. Subekti, S.H., M.M., Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya
Reporter
