Dalam era birokrasi yang dituntut semakin cepat, adaptif, dan kolaboratif, konsep agile government hadir sebagai jawaban atas tantangan pelayanan publik yang kompleks. Disertasi berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik: Studi Agile Government pada Mal Pelayanan Publik Kota Parepare” yang ditulis oleh Sapri Tajuddin, S.Sos., M.Si., menjadi kontribusi akademik sekaligus praktis terhadap bagaimana pemerintah daerah dapat mentransformasi layanan publiknya agar lebih responsif terhadap perubahan regulasi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pasar.
Sapri, pria kelahiran Agustus 1966, bukanlah akademisi yang menempuh jalur lurus. Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Putra Bangsa Surabaya sambil tetap bekerja di kampung halamannya, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan S1 dan S2, ia melanjutkan ke jenjang doktoral di Untag Surabaya, kota yang telah menjadi tempat tinggalnya sejak 1985. Ketekunan dan semangat belajarnya menempatkannya sebagai figur inspiratif yang memperjuangkan ilmu sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah asalnya, Parepare.
Proses penyusunan disertasi ini berjalan penuh komitmen. Dalam pelaksanaannya, Sapri menjelaskan bahwa ia tidak menemui hambatan yang berarti dalam tahap lapangan.
“Wawancara dengan responden berlangsung lancar karena yang diwawancara bersikap kooperatif, tidak ada hambatan berat,” ujar Sapri (13/6)
Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana pendekatan agile diterapkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Parepare, serta bagaimana model pelayanan ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya ideal, pendekatan agile government sudah mulai menunjukkan dampak positif di Kota Parepare. Model pelayanan yang adaptif mulai diterapkan, dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor juga tumbuh. Sapri juga menyampaikan harapannya agar penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik semata.
“Saya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penelitian ini dalam rangka perbaikan mutu dan kualitas pelayanan publik di Kota Parepare,” imbuh pria kelahiran 1966 itu
Rencana implementasi hasil penelitiannya juga tidak berhenti setelah ujian terbuka.
“Saya sudah menulis tiga jurnal, satunya sudah terbit yang terkait dengan agile government. Saya sedang mencoba untuk mempublikasikan penelitian saya di Scopus dan sedang dalam proses review,” kata Sapri
Langkah ini menunjukkan keseriusan Sapri dalam mencapai gelar Doktor Ilmu Administrasi (DIA) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untag Surabaya, yang diresmikan melalui Sidang Ujian Promosi Terbuka pada 13 Juni 2025. Hal ini sekaligus menegaskan agile government sebagai pendekatan nyata dalam reformasi birokrasi di daerah. (Dini)
