Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pemahaman teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam etika publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penguatan etika publik dinilai menjadi salah satu bentuk konkret implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan Bulan Pancasila dan Bulan Bung Karno 2026 bertajuk “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Permasalahan Multidimensional Bangsa” yang digelar Untag Surabaya pada Jumat (12/6).
Kegiatan yang dihadiri dosen dan tenaga kependidikan Untag Surabaya tersebut menghadirkan R.P. Dr. Johanes Haryatmoko, SJ, Prof. Dr. Drs. Teguh Priyo Sadono, M.Si., serta Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, J. Subekti, S.H., M.M. sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, J. Subekti menyoroti kompleksitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta beragam latar belakang budaya, agama, dan kepentingan politik. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sebuah pedoman yang mampu menjaga persatuan sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Indonesia membutuhkan sebuah manajemen sosial, manajemen kultural, manajemen budaya, adat, dan manajemen bisnis yang permanen namun dinamis dan visioner,” ujarnya (12/6)
Ia menegaskan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan Pancasila sebagai paradigma yang mampu mempersatukan keberagaman Indonesia sekaligus menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan agar tetap relevan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman.
“Pancasila tidak boleh hilang dimakan zaman,” tegas J. Subekti.
Sementara itu, R.P. Dr. Johanes Haryatmoko, SJ menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila melalui etika publik. Ia menjelaskan bahwa etika tidak sekadar berbicara mengenai tata krama atau etiket, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, etika harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari tanggung jawab terhadap pihak lain ketika mengambil keputusan hingga nilai-nilai yang diperjuangkan dalam suatu kebijakan.
“Apa tanggung jawab saya terhadap yang lain ketika membuat suatu kebijakan atau keputusan? Apa batas-batas tanggung jawab saya dalam sikap dan tindakan? Siapa diuntungkan dan dirugikan dalam kegiatan itu? Nilai-nilai apa yang saya perjuangkan?” ungkapnya
Romo Johanes menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara etika pribadi dan etika yang melekat pada jabatan publik. Jika etika pribadi bertumpu pada kesadaran individu, etika publik harus dijalankan demi kepentingan masyarakat luas.
“Etika publik itu orientasinya pada pelayanan publik,” tegasnya
Ia menambahkan bahwa aspek tersebut juga berkaitan erat dengan legitimasi jabatan dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik dituntut menghindari konflik kepentingan dan menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.
“Etika publik itu terkait dengan legitimasi jabatan dan orientasinya pada pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Romo Johanes, penguatan etika publik menjadi salah satu bentuk konkret implementasi nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal tersebut sejalan dengan upaya Untag Surabaya menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan menjawab tantangan bangsa di era modern. (Dini)
