Isu sosial dan kemanusiaan di Papua menjadi sorotan dalam kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Graha Sinema berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untag Surabaya, Selasa (5/5/26) di Auditorium Lt. 6 Gedung R. Ing Soekonjono Untag Surabaya.
Film dokumenter berdurasi 90 menit karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari dampak Proyek Strategis Nasional.
Dalam dokumenter ini, berbagai persoalan turut diangkat, mulai dari kerusakan ekosistem, eksploitasi lahan oleh industri perkebunan dan tambang, hingga penyempitan ruang hidup masyarakat adat. Alur cerita yang kuat membuat penonton larut dalam pesan yang disampaikan sepanjang pemutaran.
Ketua pelaksana kegiatan, Galank Putra Sabria, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai pemutaran film, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap isu yang diangkat di dalamnya.
“Kita mengajak teman-teman semua untuk mendukung film ini, termasuk melalui donasi yang nantinya akan disalurkan kepada pembuat film,” ujarnya (5/5).
Kegiatan ini turut dihadiri Pembina UKM Graha Sinema, Novan Andrianto, S.I.Kom., M.I.Kom., serta mahasiswa Untag Surabaya dan peserta dari luar kampus.
Usai pemutaran, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menghadirkan dua narasumber dari bidang lingkungan dan hukum.
Muhamad Jibril dari organisasi lingkungan hidup WALHI Jawa Timur menyoroti adanya pola kolonialisme modern yang dinilai masih terjadi hingga kini.
“Dari film ini kita bisa melihat pola yang sama terkait kolonialisme. Ada kepentingan produksi yang mendorong pembukaan lahan, sehingga Papua menjadi wilayah yang dijadikan sebagai basis produksi,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perbedaan signifikan dalam pengamanan wilayah yang menurutnya menunjukkan kuatnya kepentingan atas sumber daya di Papua.
Sementara itu, I Gde Sandy Satria, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya, menyoroti aspek kebijakan dan sejauh mana negara hadir untuk masyarakat.
“Dalam konteks perizinan, negara seharusnya hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dari film ini, kita melihat adanya pengorbanan yang harus ditanggung oleh sebagian pihak,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta. Antusiasme tersebut menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan.
Menariknya, setelah sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan drama singkat oleh UKM Teater yang mengangkat tema ketimpangan antara keserakahan dan penderitaan, selaras dengan pesan dalam film.
Salah satu peserta, Mugi, mahasiswa asal Papua, mengaku kegiatan ini memberikan gambaran nyata kondisi di daerahnya.
“Film ini sangat menarik karena menunjukkan situasi riil saudara kita di Papua. Harapannya, masyarakat Indonesia bisa lebih bersolidaritas terhadap apa yang terjadi di sana,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang refleksi sekaligus meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan di Indonesia. (Dini)
